PROVINSI JAMBI TERIMA 83.000 SERTIFIKAT
Di Posting Oleh : Admin, Tanggal : 16 Desember 2018 , Dilihat Sebanyak : 346 Kali
 /> <div class=

 

Jambi (Humas Pemprov Jambi) – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan, penyerahan sertifikat kepemilikan tanah dapat menekan jumlah konflik atas kepemilikan tanah yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi. Hal tersebut dikemukakan Fachrori pada Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat oleh Presiden Republik Indonesia, bertempat di Lapangan Depan Kantor Gubernur Jambi, Minggu (16/12) siang. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan secara simbolis sertifikat kepemilikan tanah kepada 12 orang perwakilan masyarakat Jambi.

Pada penyerahan sertifikat yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Provinsi Jambi menerima 83.000 bidang sertifikat dan langsung dihadiri oleh 6.000 orang penerima sertifikat dari 11 Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

“Penyerahan sertifikat ini membuat tanah yang dimiliki oleh masyarakat menjadi sah karena kekuatan hukumnya jelas, sehingga bisa menekan angka konflik atas kepemilikan tanah yang sering sekali terjadi ditengah tengah masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi,” ujar Fachrori.

Fachrori mengungkapkan, penyerahan sertifikat yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, salah satunya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat, karena di Provinsi Jambi sendiri sering sekali terjadi tumpang tindih atas kepemilikan tanah.

“Bisa dalam 1 bidang tanah banyak orang yang mengklaim kepemilikannya, tentu hal ini membuat kerugian terhadap masyarakat yang benar-benar memiliki tanah tersebut. Melalui sertifikat yang diberikan ini, masyarakat yang benar-benar memiliki hak atas tanah tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang jelas,” ungkap Fachrori.

Lebih lanjut, Fachrori mengatakan, penyerahan sertifikat ini juga bisa menjadi solusi bagi masyarakat ingin mengagunkan sertifikatnya kepada bank sebagai modal usaha, sehingga masyarakat bisa mendapatkan modal awal usaha.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan, salah satu alasan Pemerintah Pusat mempercepat pemberian sertifikat tanah adalah banyak sekali sengketa lahan dan sengketa tanah yang terjadi di Indonesia, mulai dari pulau Sumatera sampai dengan pulau Papua, termasuk Provinsi Jambi ini.

“Sengketa tanah ini sangat banyak sekali terjadi di Indonesia, baik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pengusaha maupun masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, perlu adanya bukti kepemilikan dan hak hukum atas tanah, yaitu sertifikat dan Pemerintah Pusat berusaha mempercepat memberikan sertifikat kepada masyarakat,” kata Jokowi.

“Alhamdulillah, pemerintah telah memberikan sertifikat sebanyak 5 juta lebih sertifikat kepada masyarakat pada tahun 2017, kemudian di tahun 2018 ini, Pemerintah menargetkan sebanyak 7 juta sertifikat dan sebanyak 9 juta sertifikat pada tahun 2019. Kalau pemerintah tidak mempercepat memberikan sertifikat, tentu sengketa lahan dan sengketa tanah tidak akan selesai,” lanjut Jokowi.

Jokowi berpesan kepada masyarakat yang telah memiliki sertifikat untuk menjaga sertifikatnya baik-baik, karena sangat susah untuk mendapatkan sertifikat. “Masyarakat harus memasukkan sertifikat yang telah diterima kedalam plastik, dan jangan lupa untuk memfotocopynya, biar nanti jika hilang mudah untuk mengurusnya kembali,” ujar Jokowi.

“Saya juga berpesan, bagi masyarakat yang akan mengagunkan sertifikatnya kepada bank untuk berhati-hati menggunakan uang pinjamannya. Jangan sampai hasil pinjaman tersebut sia-sia, sertifikat diambil bank kemudian uang habis entah kemana untuk foya-foya, sebaiknya uang tersebut digunakan untuk modal usaha atau berinvestasi,” pesan Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Dr.Sofyan A Djalil,SH,MA,MALD mengatakan, sesuai dengan pesan Presiden Jokowi, Provinsi Jambi akan mendapatkan lebih banyak sertifikat pada tahun 2019. “Sertifikat yang telah diterima, hendaknya disimpan secara baik dan mempergunakannya dengan baik pula, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari sertifikat yang telah diterima,” kata Sofyan.

“Saya juga memohon doa dari masyarakat Jambi, Insya Allah pada tahun 2025 seluruh tanah di Provinsi Jambi telah terdaftar dan memiliki sertifikat. Ini sesuai dengan target Bapak Presiden Jokowi, pada tahun 2025 permasalahan sertifikat semuanya bisa selesai,” pungkas Sofyan. (Richi, foto: Agus dan Mulyadi, video: Latib  dan Ardi).

GPR WIDGET